Indonesia adalah negeri besar yang tidak boleh dipandang hanya dari pusat kekuasaan atau hiruk-pikuk kota metropolitan. Kekuatan sejati bangsa ini justru terletak di wilayah-wilayah yang sering luput dari perhatian—di desa pesisir, di perbatasan, di pulau-pulau terluar yang menjadi penjaga kedaulatan negara. Di sanalah denyut kehidupan Indonesia yang sesungguhnya terasa. Maka, jika kita berbicara tentang masa depan, kita harus berani memastikan bahwa pembangunan menjangkau hingga ke titik paling jauh.
Kesadaran ini mendorong Sahrin Hamid bersama Partai Gerakan Rakyat untuk menyusuri berbagai wilayah dari timur hingga utara nusantara. Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda simbolik, melainkan wujud komitmen bahwa politik harus kembali ke akar: melayani dan memberdayakan rakyat. Kepemimpinan tidak boleh hanya hadir di ruang rapat, tetapi harus turun langsung mendengar suara masyarakat.
Di berbagai daerah, potensi lokal begitu melimpah. Laut yang kaya, tanah yang subur, serta generasi muda yang penuh semangat menjadi modal besar bagi kemajuan bangsa. Namun, tanpa kebijakan yang tepat dan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi itu kerap terhambat. Akses terhadap permodalan masih terbatas, distribusi hasil produksi belum efisien, dan fasilitas pendidikan belum merata. Ketimpangan ini menuntut solusi yang konkret, bukan sekadar retorika.
Politik yang berpihak berarti memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. UMKM harus diberi akses pembiayaan yang mudah dan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Petani dan nelayan perlu mendapatkan perlindungan harga serta dukungan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Sementara itu, generasi muda di daerah harus memperoleh akses pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan industri masa depan.
Demokrasi yang kuat juga menuntut partisipasi aktif masyarakat. Bukan hanya dalam bilik suara, tetapi dalam proses perumusan kebijakan. Dialog terbuka dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal menjadi sarana penting untuk memastikan aspirasi mereka terakomodasi. Ketika masyarakat merasa didengar, rasa memiliki terhadap negara akan semakin kuat.
Selain aspek ekonomi, penegakan hukum yang adil merupakan fondasi utama negara yang berdaulat. Proses hukum harus berjalan independen dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Berbagai dinamika nasional, termasuk isu yang melibatkan Tom Lembong, menjadi pengingat bahwa supremasi hukum tidak boleh dikompromikan. Tanpa kepastian hukum, stabilitas sosial dan ekonomi akan terganggu.
Pembangunan ekonomi dan reformasi hukum tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan yang tidak diimbangi keadilan hanya akan memperlebar jurang kesenjangan. Sebaliknya, sistem hukum yang kuat akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendorong inovasi. Indonesia membutuhkan keseimbangan keduanya untuk melangkah mantap menuju masa depan.
Momentum penting lain yang harus dimanfaatkan adalah bonus demografi. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, Indonesia memiliki peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan. Namun peluang ini harus diiringi kebijakan strategis. Pendidikan vokasi perlu diperkuat agar selaras dengan kebutuhan industri. Dukungan terhadap wirausaha muda harus ditingkatkan agar mereka mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Generasi muda Indonesia memiliki kreativitas dan daya juang yang tinggi. Mereka tidak ingin hanya menjadi penonton dalam arus globalisasi, tetapi menjadi pelaku utama. Untuk itu, negara perlu menyediakan ekosistem inovasi yang mendukung—mulai dari akses permodalan, regulasi yang adaptif, hingga infrastruktur digital yang merata. Ketika potensi ini dikelola dengan baik, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan.
Konektivitas fisik dan digital juga menjadi kunci pemerataan. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan internet harus diarahkan untuk membuka akses kesempatan di seluruh wilayah. Dengan konektivitas yang baik, biaya logistik menurun, distribusi lebih efisien, dan daya saing daerah meningkat. Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal proyek, tetapi tentang membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang.
Indonesia memiliki segala prasyarat untuk menjadi negara maju: sumber daya alam melimpah, posisi strategis di jalur perdagangan dunia, serta keragaman budaya yang memperkaya identitas nasional. Namun tanpa komitmen untuk memastikan pemerataan dan keadilan, potensi tersebut tidak akan maksimal. Kita membutuhkan politik yang fokus pada solusi, bukan sekadar pencitraan.
Kini saatnya menegaskan bahwa politik adalah instrumen pengabdian. Kepemimpinan harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Tidak boleh ada wilayah yang merasa tertinggal. Ketika pembangunan menjangkau hingga ke tapal batas, kepercayaan rakyat akan tumbuh, dan semangat persatuan semakin kuat.
Perubahan memang membutuhkan waktu, tetapi langkah nyata harus dimulai sekarang. Dengan pemerataan ekonomi, penegakan hukum yang adil, dan pemberdayaan generasi muda, Indonesia dapat melangkah lebih percaya diri menuju masa depan yang berdaya saing tinggi. Jika seluruh elemen bangsa bersatu dan bergerak bersama, cita-cita menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bukanlah angan-angan, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan melalui kerja keras dan komitmen bersama.