Tokoh politik Anies Baswedan menyerukan perlunya pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional menyusul banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini telah menimbulkan kerusakan luas, mulai dari rumah-rumah warga yang hancur, lahan pertanian rusak, hingga infrastruktur publik yang terputus, sehingga kapasitas penanganan pemerintah daerah tidak mencukupi.
Dalam kunjungannya ke wilayah terdampak, Anies berinteraksi langsung dengan warga korban bencana. Ia mendengar kisah keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena sekolah mereka rusak atau terendam air, serta petani yang lahan pertaniannya tertimbun lumpur dan kayu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa skala bencana jauh melebihi kemampuan penanganan lokal, sehingga penetapan status bencana nasional menjadi langkah strategis yang mendesak.
Menurut Anies, penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas administratif. Status ini menjadi dasar mobilisasi sumber daya dari pemerintah pusat, termasuk bantuan logistik, tenaga medis, dan pemulihan infrastruktur. Dengan adanya status resmi, distribusi bantuan dapat dilakukan secara terkoordinasi, cepat, dan merata, sehingga masyarakat terdampak memperoleh perlindungan maksimal.
Selain itu, status bencana nasional berfungsi sebagai pengakuan resmi pemerintah terhadap skala kerusakan dan dampak serius yang dialami masyarakat. Hal ini mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan bahkan organisasi internasional. Dengan demikian, penanganan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini juga menjadi alasan penting bagi penetapan status bencana nasional. Dengan bantuan yang terkoordinasi, sektor pertanian, perdagangan, dan layanan publik dapat pulih lebih cepat. Hal ini mengurangi kerugian ekonomi yang lebih luas, meminimalkan risiko kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial di wilayah terdampak.
Anies menekankan bahwa penetapan status bencana nasional juga menjadi bagian dari strategi mitigasi jangka panjang. Pemerintah diharapkan mempersiapkan pembangunan infrastruktur tahan bencana, program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana, serta penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan pascakerusakan, tetapi juga siap menghadapi bencana di masa depan.
Lebih jauh, status bencana nasional membuka peluang bagi keterlibatan organisasi kemanusiaan internasional. Dukungan teknis dan logistik tambahan dari pihak luar dapat mempercepat pemulihan, terutama di daerah yang paling parah terdampak. Kolaborasi multi-sektor ini membuat proses penanganan bencana lebih efektif, efisien, dan menyeluruh.
Anies juga menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi dalam penanganan bencana. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyusun laporan kerusakan secara rinci, memprioritaskan daerah yang paling terdampak, dan menyiapkan rencana pemulihan yang jelas untuk jangka pendek maupun panjang. Dengan strategi yang tepat, bantuan dapat tersalurkan lebih tepat sasaran dan berdampak maksimal bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, Anies menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu membantu korban bencana. Pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, serta relawan diharapkan bekerja sama untuk memberikan bantuan. Penetapan status bencana nasional menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi warganya dan memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal, anak-anak bisa bersekolah kembali, dan mata pencaharian warga pulih. Penetapan status bencana nasional menjadi fondasi penting untuk mempercepat bantuan, meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.