Menjelang ulang tahun pertamanya pada 27 Februari 2026, Gerakan Rakyat semakin gencar mempercepat proses administratif untuk memperoleh legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Upaya ini bukan sekadar formalitas, melainkan bukti komitmen organisasi dalam membangun fondasi yang kuat, struktur yang rapi, dan jaringan yang merata hingga ke seluruh penjuru Indonesia.
Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, memaparkan perkembangan terbaru terkait pembentukan jaringan organisasi. Hingga 20 Februari 2026, Gerakan Rakyat telah berhasil membentuk struktur di 38 provinsi dan 458 kabupaten/kota, menandakan pertumbuhan yang pesat, konsisten, dan terarah sejak awal berdiri.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Namun, kami juga menyadari ada wilayah yang masih memerlukan percepatan agar struktur organisasi lengkap dan memenuhi seluruh persyaratan hukum,” ujar Reni dalam konferensi pers di Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan.
Secara keseluruhan, Gerakan Rakyat sudah menjangkau 1.983 kecamatan, meski masih ada beberapa hambatan administratif, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Beberapa daerah yang menjadi fokus percepatan antara lain Kalimantan Timur dengan satu SK dan Maluku dengan satu SK. Tim administrasi kini menargetkan koordinasi lebih intensif dan pendampingan agar seluruh dokumen legalitas dapat segera rampung dan sah secara hukum.
Selain memperkuat struktur, Gerakan Rakyat juga menekankan penyelesaian seluruh instrumen legalitas lain sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup pengurusan dokumen di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat DPW dan DPD, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum di setiap provinsi. Semua langkah dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai prosedur hukum agar organisasi memiliki fondasi hukum yang kuat.
Reni menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam percepatan legalitas ini. “Beberapa hambatan memang muncul, tetapi dengan kerja konsisten sesuai aturan, semua bisa diselesaikan. Kami mengajak masyarakat untuk memberikan doa dan partisipasi agar Gerakan Rakyat dapat memenuhi seluruh persyaratan Kemenkumham secepatnya,” ujarnya.
Keberhasilan membangun struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota membuktikan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi baru. Organisasi ini bergerak cepat, memiliki visi jangka panjang, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pondasi yang kuat ini menjadi modal penting untuk langkah strategis berikutnya, termasuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan jaringan hingga tingkat desa.
Percepatan legalitas bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga simbol profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Dengan legalitas resmi dari Kemenkumham, Gerakan Rakyat dapat melaksanakan program-programnya secara efektif, transparan, dan dapat dipercaya publik.
Selain itu, Gerakan Rakyat terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah yang memerlukan pendampingan tambahan. Tim administrasi bekerja sama dengan DPW dan DPD setempat untuk memastikan dokumen lengkap, SK sah, dan koordinasi lintas wilayah berjalan lancar. Pendekatan ini memastikan organisasi mampu beroperasi optimal di seluruh Nusantara, termasuk wilayah geografis yang menantang seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya.
Gerakan Rakyat menekankan tiga fokus utama: memperkuat struktur organisasi, mempercepat legalitas Kemenkumham, dan membangun partisipasi aktif masyarakat. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah aspirasi rakyat yang nyata, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Dengan pencapaian yang telah ada dan semangat akselerasi yang tinggi, Gerakan Rakyat optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan hukum dan memperoleh legalitas resmi dari Kemenkumham dalam waktu dekat. Hal ini membuktikan bahwa organisasi tidak hanya berkembang pesat secara jumlah struktur, tetapi juga matang dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Mari dukung Gerakan Rakyat dalam perjalanan menuju legalitas resmi Kemenkumham. Partisipasi masyarakat, baik melalui doa maupun keterlibatan aktif, menjadi energi penting agar organisasi terus berkembang, membangun struktur yang kokoh, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Dengan fondasi yang kuat, legalitas yang sah, dan komitmen yang jelas, Gerakan Rakyat siap menjadi wadah aspirasi rakyat yang profesional, terpercaya, dan berdampak luas di seluruh tanah air.